Address
Ambon Maluku
Phone
082248920701
Email
nhasanh67@gmail.com

Masa Depan Pembiayaan Program Pesawat N219

Diterbitkan Senin, 15 Agustus 2022

 

 

Meskipun pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah berhasil mendapatkan Type Certificate CASR Part 23 dari Directorate General of Civil Aviation (DGCA) Indonesia pada 22 Desember 2020, perjalanan pesawat sayap tetap pertama buatan Indonesia pasca N250 masih panjang dan penuh tantangan. Kini pesawat turboprop yang pengembangannya melibatkan LAPAN sedang menjalani fase performance improvement untuk memenuhi Design Requirement & Objective (DRO) yang telah ditetapkan sebelum memasuki tahap produksi serial. Sampai beberapa waktu silam, para insinyur BUMN ini juga sibuk mengembangkan N219 versi amfibi yang memerlukan Amended Type Certification dari DGCA sebelum dapat diproduksi. Pesawat yang digadang-gadang mampu bersaing dengan Cessna SkyCourrier dan de Havilland DHC6-400 diharapkan memasuki lini produksi pada 2022 apabila telah mendapatkan kontrak dari beberapa calon konsumen dalam negeri.

Sebagaimana program N250 di era PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), program N219 mendapatkan pembiayaan dari APBN. Tidak terdapat data pasti berapa nilai APBN yang telah disalurkan untuk membiayai program tersebut. Namun diperkirakan nilainya hampir mencapai Rp 1 triliun yang berasal dari LAPAN. Selain itu, PTDI juga memakai dana internal untuk membiayai program pengembangan pesawat yang menggunakan mesin Pratt & Whitney PT6A-42 buatan Kanada ini. Diharapkan dana APBN masih akan terus mengucur hingga beberapa tahun ke depan sebagaimana telah menjadi komitmen pemerintah dalam mendukung program N219.

Namun terjadinya perubahan organisasi penelitian dan pengembangan di Indonesia di mana LAPAN diserap ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memengaruhi pendanaan program N219. Sejumlah sumber kredibel di kalangan industri dirgantara telah memberikan konfirmasi BRIN tidak akan mengucurkan dana untuk mendukung program N219 sebagaimana dulu dilakukan oleh LAPAN. Alasannya karena program ini belum menguntungkan secara komersial dan lembaga super ini tidak ingin mengulangi pengalaman program N250 yang terhenti di tengah jalan. BRIN menyerahkan nasib program N219 kepada PTDI untuk membiayai program ini.

Kebijakan BRIN merupakan ‘serangan torpedo’ terhadap program N219, khususnya N219 Amfibi, yang ironisnya termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Sebelum BRIN berdiri, pemerintah telah berkomitmen untuk membantu pendanaan program N219 hingga beberapa tahun ke depan. Pendanaan pemerintah untuk program pesawat terbang di Indonesia merupakan hal yang tidak terhindarkan, meskipun skala pendanaannya tidak harus 100% seperti program N250. Karena pada tingkat minimal pemerintah harus maintain skilled jobs di bidang desain dan rancang bangun pesawat terbang, sedangkan pada tingkat maksimal pemerintah harus turut berkontribusi pada peningkatan penguasaan teknologi dirgantara.

 

cnbcindonesia.com/opini

/20211122083435

-14-293278/masa-depan-pembiayaan

-program-pesawat-n219